Sambut 1 Muharam 1432 H Santri Al Fath Nyo nyo o Seuneu Menyambut tahun baru Islam 1 Muharam 1432 Hijriah yang jatuh pada Selasa (7/11), Pondok Pesantren Dzikir Al Fath, di Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, menggelar berbagai acara ritual kebatinan. Salah satunya adalah pentas seni budaya Sunda Islam Pajajaran yakni Nyonyo o Seune (Permaianan Api), debus dan pertunjukan silat meong bodas.
Sebulum pentas seni Sunda Islam Pajajaran ini ditampilkan, acara dimulai pukul 16.00 WIB, dengan ritual tawasulan yang dipimpin langsung oleh pimpinan Ponepes Al Fath Ustadz Fajar Laksana. Puluhan santri dan jamaah napak khuusuan dan khidmat saat tawasulan berlangsung.Gema Dzikir menggelagar di area pesantren dipadu dengan gemercik air hujan.
Acara dilanjutkan dengan pembacan sejarah Islam Pajajaran,pencucuian benda pusaka Pajajaran di Musium Islam Sunda Pajajaran yang letaknya bersebelahan dengan Mesjid Jami Al Fath. Sedangkan acara pentas seni budaya islam Pajajaran dimulai bada salat Isya, setealah taujiah.
“Acaara ini dilakukan setiap tahun baru islam 1 Muharam. Ritual kebatinan ini penting dilakukan untuk menambah keyakinan keiamanan kepada Allah bagi para jamaah,.Tahun baru Islam harus dijadikan momentum peningkatan ketaqwaan dan keimanaan kepada Allah SWT,”Kata Fajar kepada wartawan usai tawasulan.
Ritual kebatian, serta pentas budaya Pajajaran Islam ini penting dilakukan untuk, pelurusan sejarah Kerajaan Pajajaran. Perlu diyakini oleh para jamaah khussnya, bahwa Kerajaan Pajajaran hingga saat ini masih ada. Raja Pajajaran Raden Pamanah Rasa beragama Islam. Kerajaan Pajajaran sekarang masih ada yaitu di alam gaib.
“Melalu ritual inilah maka bisa dibuktikan dan harus diyakni bahwa alam gaib itu ada. Buktinya adalah benda pusaka dan keilmuan asli Pajajaran yang dipertuinjukan oleh para santri. Nyo nyo o Seuneu merupakan salah satu budaya Pajajaran,” lanjutnya.
Pertunjukan seni budaya Pajajaran Islam Nyo Nyo O Seuneu ini sangat menarik karena penuh atraktif dan tidak bisa diamainkan oleh sembarang orang. Bak permaianan sepak bola api, para santiri Al Fath memperlihatkan kebolehanya menguasai dan mempermainkan bola apai dengan mengunakan tangan ibarat main bola basket.
Mereka napak akrab tidak merasa kepananas saat memegang api yang mayanyala nyala. Selain sudah terlatih, tentunya para pemain harus menguasasi ilmunya. Kebolehan lainya yang dipertunjukan oleh para santri adalah membakar diri, debus, serta peragaan jurus Silat Meong Bodas, diiringi rampak gendang.
Kendati hujan mengiringi rangkaian acara, namun tidak mengurangi kekhusuan dan kemeriahan acara. Hadir dalam Gebyar Muharam tersebut, Sekretaris Dinas Pariwisata Olahraga dan Budaya Kota Sukabumi Ade Suherman. Sedangkan Taujiah diisi oleh Pengurus MUI Kota Sukabumi Ade Juanda.
Orang Sunda dituntut untuk lebih terampil dan berani maju dalam menghadapi tantangan jaman. Sebab saat ini merupakan era kebangkitan orang Sunda. Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pamanah Rasa Nusantara Mayjen (Purn) Iwan R Sulandjana saat peresmian Musium Islam Sunda Siliwangi di Pondok Pesantren Al-Fath, Perumahan Gading Kencana, Sukabumi, Minggu (28/11). Menurutnya, berdasarkan wangsit atau uga Siliwangi, era kepemimpinan nasional akan segera memasuki periode ketiga di mana era ini akan menjadi jamannya orang Sunda. Ia menjelaskan, pada era pertama, haknya jatuh pada orang Sumatra. Lalu era kedua, jatuh pada orang Jawa. “Inilah saatnya orang Sunda tampil ke panggung, tidak lagi sebagai penonton,” jelasnya. Ia menambahkan, kepemimpinan di tangan orang Sunda nantinya akan menghasilkan kehidupan yang aman, tenang dan sejahtera alias gemah ripah loh jinawi. Untuk itu, ia mengimbau agar semua kalangan mempersiapkan diri menyongsong era kebangkitan tersebut. “Sudah saatnya perdebatan tentang sosok Prabu Siliwangi dan sejarah kerajaan Siliwangi tidak lagi diperdebatkan. Kita semua harus kompak dan bersatu,” harapnya. Sementara itu, M Fajar Laksana, pendiri Musium Islam Sunda Siliwangi menjelaskan musium yang didirikannya tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang sosok Prabu Siliwangi. Prabu masyhur pemilik kerajaan Pakuan Pajajaran bergelar Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa tersebut hidup pada abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka. Berdasarkan kitab Suwasit, menurut Fajar, Prabu Siliwangi memeluk Islam setelah bertemu dengan Syekh Quro, pemuka agama terkemuka dari Karawang. Bersama Syekh Quro pula, Prabu Siliwangi melaksanakan ibadah haji ke Mekah al-Mukaromah selama 40 hari. Di kota suci itu, Prabu mengalami berbagai kejadian aneh dan mengagetkan. Berbagai kejadian itu semakin menebalkan keyakinan Prabu Siliwangi akan kebenaran ajaran Islam. Saat pulang ke Majalengka, Prabu Siliwangi yang telah tampil beda dengan ke-Islaman-nya, bertekad untuk menyampaikan ajaran Islam ini kepada rakyatnya. Tapi niat itu hanya ia sampaikan kepada tiga istrinya dan para penasehatnya. Setelah itu, ia melakukan tilem atau ngahiang. Dan lenyaplah kerajaan Pakuan Pajajaran dari muka bumi. Tekad tilem ini dimaksudkan agar para pengikut raja tidak saling bertengkar karena mempertahankan ajaran keimanannya.
Negara Kita Negara Sunda, maka kita bisa disebut orang sunda, kemudian sekarang jamannya sudah agak beda bukan jaman purba lagi, memang sejak dulu kerajaan Gajah terkenal, berkat Ramahanda saya (Prabu Anggararang), yang masih termasuk jaman purba, dengan symbol Gajah, disatukan jadi symbol kerajaan, datang dari petunjuk yang jadi kekuatan berdirinya kerajaan Gajah.
Sekarang juga sama, Negara ini juga ada nama, yaitu Negara yang kita diami adalah tataran sunda yang termasuk dari simbolnya yaitu binatang yang paling buas yaitu Harimau.
Nah saya ini (Prabu Siliwangi) ada petunjuk yaitu jika dari barang sudah selesai (Kujang) sekarang masalah nama kerajaan dikarenakan saya ada yang membantu yaitu bangsa siluman ataupun Harimau Harimau ghaib, ketika berperang melawan tentara mongol pati pasukan harimau putih (Meong Bodas) SEJAJAR ATAU BERJEJER dengan tentara GAJAH, jadi saya membawa nama kerajaan dari Negara Gajah dengan kerajaan Harimau, bila disatukan maka namanya disebut PAKUAN PAJAJARAN, Pakuan artinya Jaya Pajajaran Sejajar Pasukan Harimau Putih (Meong Bodas) dengan Pasukan Gajah, disatukan lagi oleh barang pusaka yang tiga yang namanya KUJANG TIGA SERANGKAI artinya berbeda-beda tapi sama, jadi tepat sudah, nah ditatar sunda ini lahir Kerajaan Pajajaran.
ASAL-USUL SENJATA KUJANG
Jadi tataran sunda tersebut harus benar-benar dipegang oleh saya (PRABU SILIWANGI), jadi harus dipercepat membuat barang-barang yang membentuk pisau untuk CIRI KERAJAAN SUNDA sebagai SIMBOL yang bisa menyimpan kekuatan, Pangeran Pamanah Rasa menyuruh ke Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata pisau berbentuk harimau sebanyak tiga buah. Sebagai awal mula sejarah dibuatnya tiga senjata yang berbentuk Harimau Tiga Warna, yaitu Kuning, Hitam, Putih. Senjata pertama yang berwarna hitam, dibuat dari batu yang jatuh dari langit yang sering disebut meteor, yang dibakar oleh Pangeran Pamanah Rasa sendiri, dibentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut. Senjata Kedua dibuat dari air api yang dingin, yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning, Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau.
Sampai tujuh hari senjata baru jadi, semalam penuh Pengeran Pamanah Rasa memikirkan nama untuk barang itu, tepat ayam berkokok ditemukan nama untuk ketiga barang tersebut, yaitu dengan bahasa sandi, bahasa itu sangat tepat untuk barang senjata yang sudah jadi, yaitu namanya KUJANG (Senjata Berbentuk Harimau), dikarenakan barangnya ada tigabeda beda warna tapi bentuknya sama disebut jadi KUJANG TIGA SERANGKAI, YANG ARTINYA BEDA-BEDA TAPI TETAP SAMA.
Prabu Siliwangi Masuk Islam Oleh Syekh Quro
Pangeran Pamanah Sari datang ke Syekh Quro. Mau menikahi Nyi Subang Larang, Syekh Quro menerima lamaran Pengeran Pamanah Sari, namun meminta 3 syarat:
Yang pertama harus masuk Islam, yang kedua harus belajar ngaji, yang ketiga harus berangkat dulu ke haji, itu syarat-syarat yang diberikan oleh Syekh Quro kepada Pangeran Pamanah sari.
Pangeran Pamanah Sari kebingungan karena beliau dari agama Hindu, tetapi kerena ada yang ingin dicapai Pangeran Pamanah Sari memutuskan siap untuk di Islamkan, beliau datang kepada Syekh Quro untuk di Islamkan ketika sampai ke tempat Syekh Quro. Semua orang dikumpulkan ke dalam ruangan, ki Gendeng Tapa menyaksikan Pengeran Pamanah Sari di Islamkan, tidak terlalu lama Pangeran Pamanah Sari diberikan janji oleh Syekh Quro sambil memegang tangannya dengan mengucapkan dua kalimah Syahadat, setelah itu selesai Pangeran Pamanah Sari dianggap sah dari akad menjadi muslim, hari itu selesai untuk syarat pertama. Pangeran Pamanah Sari langsung menjalankan syarat yang kedua yaitu belajar ngaji. Setelah 5 bulan Pangeran Pamanah Sari bisa ngaji seperti membaca huruf arab, sholat, dan pemikiran Islam seperti apa artinya Islam, semua ilmu agama Islam telah diserapnya. Syekh Quro bingung dan heran Pangeran Pamanah Sari bisa belajar dengan cepat, padahal sampai tingkat semua itu, bisa butuh waktu sekitar dua tahun. Pangeran Pamanah Sari langsung meminta syarat yang ketiga yaitu naik haji.
SEBAGAI MUSLIM MEMPERJUANGKAN AGAMA ISLAM
Teks ini bukti tertulis dalam bahasa dan tulisan Sunda kuno jaman Pajajaran, yang di tulis di kulit harimau berasal dari Kitab Suawsit Sasakala Prabu Siliwangi.
“ SASAKALA PRABU SILIWANGI”
Kaula Prabu Siliwangi nyakenkeun ka sadayana jamaah
Diya sakayan kaula nu Insya Allah ngabalai
Diya nyusuk nudihapurankeun kaagama Islam
Nyian anaka arang-arang nuka kaula di wastupun
Nyakeun hate diyaya sakala dikailkeun di kaitkeun
Dipahetkeun nyakeun lelembut diyaya sakala arang-arang marifat
Puran kayan kegeugeuh diyayakeun ka gusti Allah
Diya dihampurakeun ka agama Islamna
Haturan dajar nyakeun hapur kaula kasabab
Neuteup diyaya teu nyakeun diaya sakala bisa musrik
Sakitu nu kaula bisa dibantoskeun diya kecapna
Susuhun dihampura diya kecap parit ieu upami aya kalepatan
Kaula Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa”
Pangeran Pamanah Sari Berangkat ke Haji Dengan Syekh Quro
Syekh Quro menyiapkan Pangeran Pamanah Sari mau dibawa ke Mekah naik Haji beliau diberitahu dulu harus itikap, berdiam diri di mekah selama empat puluh hari.
Pangeran Pamanah Sari berangkat ke Mejah di bawa terbang oleh Syekh Quro, sampai ke Mekah membutuhkan waktu satu malam, berangkat malam sampai subuh, tiba di Mekah langsung sholat subuh, melaksanakan sholat berjamaah sampai amalan-amalan yang diajarkan oleh Syekh Quro diamalkan, sehari penuh berkeliling Kabah.
Di Mekah Pangeran Pamanah Sari kebingungan karena sudah beberapa hari terjadi perubahan dalam dirinya, sedikit-sedikit dosa dan kejadian-kejadian oleh beliau yang dialami seperti nyata kelihatan, Nampak seperti mimpi buruk, Pangeran Pamanaha Sari sampai menangis habis-habisan di depan Kabah.
Semenjak itu Pangeran Pamanah Sari percaya Islam dan percaya adanya Allah, empat puluh hari tidak terasa sudah berlalu Pangeran Pamanah Sari di bawa pulang oleh Syeh Quro setelah sampai ke tempat, banyak yang ngumpul menunggu yang pulang dari haji.
Pangeran Pamanah Sari ditanya oleh Syekh Quro dalam masalah pernikahannya dengan Nayi Subang Larang dari situ Pangeran Pamanah Sari ingin bicara dulu kepada semua karena beliau sebelumnyaada niat hati jelek, setelah belajar dengan Syekh Quro, Pangeran Pamanah Sari mengalami banyak perubahan dalam dirinya dan tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah oleh karena itu Pangeran Pamanah Sari menjelaskan yang sebenarnya bahwa dia yang sebenarnya adalah Raja di Kerajaan Pajajaran setelah di jelaskan ada yang terkejut, ada yang langsung menyembah dan sebagainya, tetapi Syeh Quro biasa saja karena sudah tahu dari awal juga, tidak ada yang membuat marah satupun malahan senang Pangeran Pamanah Sari berterus terang.
Pangeran Pamanah Sari Di Beri Gelar Prabu Siliwangi
Pangeran Pamanah Sari menguasai tanah Cirebon setelah diserahkan oleh penguasa Cirebon sebagai mertuanya yaitu Ki Gendeng Kasih dan Ki Gendeng Tapa, kemudian para sesepuh kumpul dengan Pangeran Pamanah Sari, Ki Gendeng Tapa, Ki Gendeng Kasih dengan Ki Dampu Awang, dengan istri-istrinya Pangeran Pamanah Sari yaitu ada tiga, Nyai Subang Larang, Nyai Kasih dengan Nyai Aci Putih.
Semuanya pada kumpul sebab Pangeran Pamanah Sari sakti mandra guna dan pintar, terkenal dimana-mana yang menguasai Kerajaan Pajajaran, Pangeran Pamanah Rasa dan pangeran Pamanah Sari menjadi terkenal dengan gelar Sang Prabu Siliwangi.
Rabu Siliwangi hidup jaya sampai beliau mempunyai putra dari istri yang pertama yaitu Nyai Aci Putih dan nama putranya ARYA SETA di beri gelar PRABU KIAN SANTANG, terus mempunyai lagi dari istri yang kedua yaitu mempunyai dua anak, Perempuan dan laki-laki yang diberi nama untuk putrinya NYAI LARA SANTANG yang laki-laki PANGERAN WALASUNGSANG, Prabu Siliwangi mempunyai putri tiga dari dua istri btidak lama kemudian yang terakhir yaitu istri Prabu Siliwangi yang ketiga Nyai Kasih mempunyai anak satu laki-laki yang bernama PANGERAN SAGARA.
Prabu Siliwangi Menghilangkan Kerajaan Pajajaran Pindah ke Alam Ghoib
Prabu Siliwangi kembali pulang ke kerajaan Pajajaran. Prabu Siliwangi bingung karena sedah muslim sedangkan di kerajaan pajajaran masih beragama Hindu. Sebelum pergi Prabu Siliwangi berpesan kepada seluruh istrinya agar Cirebon (SUNDA) dan ajaran ISLAM harus turun-temurun sampai pada anak cucu mereka.
Lalu Prabu Siliwangi berangkat ke kerajaan Pajajaran dengan Ilmu Aji Halimun bisa sampai dalam waktu setengah hari. Seluruh rakyat kerajaan dan segenap keluarga menyambut kedatangan Prabu Siliwangi, mereka menyembah Parbu sepanjang jalan menuju kerajaan, lalu Prabu di sambut dengan suka cita oleh Panglima Eyang Jaya Perkasa.
Prabu Siliwangi memikirkan bagaimana Gejolak dari rakyat-rakyatnya apabila mereka tahu bahwa dirinya sudah di Islamkan oleh Syekh Quro. Bagai mana caranya menghilangkan fitnah atau perkataan-perkataan dari rakyat yang tidak tahu tentang agama, tidak lama kemudian Parbu Siliwangi mendatangi Harimau Putih Panglimanya supaya membantu Negara Pajajaran di pindahkan ke Alam GHOIB alam Jin. Prabu Siliwangi menunggu datangnya bulan purnama, sambil menunggu Parbu Siliwangi bersama Harimau Putih malam-malam pergi ke batas Kerajaan Pajajaran untuk menanam pohon Jeruk, dari batas kerajaan supaya ketika menghilang tidak meninggalkan jejak sedikitpun dan tidak ada bukti apapun. (Kerajaan ini Desa Pajajaran Kecamatan Raja Galuh Kab. Majalengka).
Akhirnya Prabu Siliwangi bersama Harimau Putih menyirep/menidurkan semua rakyatnya. Prabu Siliwangi langsung memindahkan kerajaan tersebut dengan orang-orangnya, memakai ilmu dengan dibantu oleh Harimau Putih menghilang. Semenjak itu semua Negara kerajaan Pajajaran pindah dari alam dohir ke alam ghoib.
Sejarah Pajajaran ini disusun oleh Pondok Pesantren Pasim Al Path. Fajar Laksana, SE, MM, CQM. Penyusnan menjelaskan, penulisan sejarah Prabu Siliwangi ini untuk meluruskan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat tentang Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi. Sumber sejarah ini disusn dariWASIAT PRABU SILIWANGI DARI KITAB SUWASIT.
Keontentikan isi buku sejarah yang disusun dari Kitab Swasit “Wasiat Prabu Siliwangi” ini juga dibuktikan dengan puluhyan benda - benda sejarah peninggalan Prabu Siliwangi. Semua benda ini disimpan di Musium Pajajaran Pesantern Pasim Al Path.
Musium Pajajaran Diresmikan
Milenium ke - Tiga Kebangkitan Pajajaran
Sukabumi-Warga Kota Sukabumi patut berbangga. Pasalnya Musium Sejarah Islam Sunda (MUSIS) Pajajaran dibangun di Komlek Pesantren Al Path Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Puluhan benda sejarah seperti kujang, tombak, bendera kerajaan, denah komplek istana, struktur organisasi serta surat-surat tulisan asli Raden Pamanah Rasa (Parbu Siliwangi) tersimpan dan ditata rapi dimusium ini. Wakil Walikota Sukabumi HM. Mulyono, MM meresmikan pendirian (MUSIS),Minggu (28/11) kemarin .
Serjarah Kerajaan Pajajaran nyaris tidak berbekas. Hal ini lantaran minimnya litelatur sebagai bukti pendukung sejarah. “Meski banyak persepsi tentang sejaraha sunda, paling tidak, keberadaan MUIS ini dapat menambah litelatur eksistensi kebesaran Kerajaan Sunda Pajajaran. Berdirinya museum ini dapat menambah khasanah budaya peninggalan sejarah Sunda,” ujar Mulyono.
Keberadaan MUSIS ini sangat disambut baik oleh Mulyono. Kendatiidealnya terang dia pendirian Musim merupakan tanggung jawab pemerintah. Namundemikian, Pemda Kota Sukabumi mendukung penuh dan akan memelihara serta melestarikan peninggalan sejarah yang ada diMUSIS ini. MUSI ini sebagai media pembelajaran bagi pelajar, dan masyarakat untuk mengetahui sejarah Pajajaran.
“Kita akan ajukan agar buku sejarah yang ada dimusium ini menjadi kurikurum muatan local di tiap sekolah. Bahkan MUSIS ini juga sebagai pendudkung guru dalam meningjatkan kompetensi para guru,” jelasnya.
Peresmian MUSIS, yang dihadiri Ketua yayasan Pamanah Rasa Nusantara Mayjen Purn Iwan Sulan Jana, sekaligus Lounchin buku Sejarah Pjajaran Islam dan Parbu Siliwangi dan Lounching font (hurp) Padajajaran. Iwan menuturkan, hadirnya MUSIS ini merupakan tonggak bangkitnya kembali kejayaan Kerajaan Pajajaran ditatar Sunda.
“Memasuki Melinium ke Tiga, saatnya kebangkitan kebesaran Sunda. Ini adalah fakta sejarah sesuai dengan Wangsit Prabu Siliwang. Saya bangga sekaligus mendukung pendirian Musium ini,” katanya.
Menurutnya, sejarah Kerajaan Sunda Pajajaran dan Prabu Siliwangi nyaris terlupakan lantaran berbagai hal. Bahkan generasi muda dan pelajar banyak yang tidak menegetahui Siliwangi. “Nama Siliwangi yang mereka kenal hanya sebatas nama Kodam saja. Berdirinya musim ini dapat menambah khasanah budaya tentang kebesaran Krajaan Sunda.
Sebagai Ketua Yayasan Pamanah Rasa Nusantara, ia mengaku telah berkeliling ke beberapa wilayah di Indonesia bahkan ke negara tetangga. Tujuanya adalah mencari berbagai refernsi dan menyamakan presepsi tentang sejarah kerajaan - kerajaan yang ada dinusantara. Dijelaskanya, setelah melakukan dialog dan berdiskusi dengan beberapa tokoh sejarah, dan ketrurunan raja – raja di beberapa daerah dan negara tetangga, terkuak dan diakui kebesaran kerajaan Sunda yang paling tua peradabanya.
Iwan mengungkapkan, selama ini ia intensif melakukan pertemuan dengan beberapa tokoh termasuk dengan para sultan, ternyata kalender Sunda yang paling tua dalam sejarah. “Ini mereupakan bukti bahwa kerajaan Sunda kerjaan besar dan tertua. Diakui pula beberapa raja di Nusantara setelah ditelusuri ternyata keturunan kerajaan Sunada. Upaya ini bukan berati akan mendirikan kerajaan baru. tapi membangkitkan kembali budaya Sunda. Milenium ini merupakan melinium kebangiktan Pajajaran,” ungkapnya.
Sementara itu Pimpinan Ponpes Al Path pendiriMUISI dan penyusun Buku Sejarah Pajajaran dan Prabu Siliwangi Fajar Laksana, SE, MM, CQM, menegaskan, tujuan pendirian MUSIS dan penulisan buku sejarah ini untuk meluruskan persepsi persepsi kerajaan Pajaran dan Prabu Siliwangi. “Benda – benda yang ada di musium ini merupakan satu alat bukti tentang Pajajaran dan Prabu Siliwangi,” katanya.
Lebih jauh dikatakanya, buku ini memuat 22 bab disusun dari sumber Kitab Swasit karya Parbu Siliwangi. Didalamnya menerangkan tentang asal usul nama Pajajaran, Kujang, silsilah raja, Gelar Peabu Siliwangi, Sejarah masuk Islam dan alasan Kerajaan menghilang. Budi Darmawan
Sukabumi - Sikap tegas Wakil Walikota Sukabumi Mulyono tidak menjadi juru kampanye (jurkam) salah satu pasangan capres-cawapres mendapat respon positif. Sejumlah kader Partai Amanat Nasional (PAN) di Kota Sukabumi menilai langkah F2 itu untuk menarik diri dari jurkam pasangan Capres, paling tidak akan meminimalisir gejolak sosial di tengah menghangatnya suhu politik pada masyarakat. Sebelumnya Mulyono dikabarkan menjadi jurkam Capres/Cawapres Yusup Kala Wiranto (JK - WIN). Hal ini lantaran keterkaitan jabatan Mulyono sebagai Ketua AMS Distrik Kota Sukabumi. Sementara AMS Dsitrik Kota Sukabumi beberapa waktu lalu telah membentuk tim pemenagan pasangan JK WIN. Nama Mulyono yang disebut sebut sebagai salah satu Jurkam JK -WIN, sempat membuat gerah PAN yang mengusung Mulyono pada pemilihan walikota/wakilwalikota lalu. Namun akhirnya Mulyono menampik bahwa dirinya tidak akan menjadi Jurkam JK-WIN. Mundurnya Mulyono sebagai Jurkam JK WIN, mendapat respon positif dari Wakil Ketua DPD PAN Kota Sukabumi, Andri Sumarna. Kepada Jurnal Bogor, kemarin Andri menuturkan, jadi atau tidak menjadi jurkam memang merupakan hak F2. Namun, kepastian F2 tidak menjadi jurkam itu dipandang Andri langkah yang benar. “Wajar saja ketika pejabat publik berencana menjadi jurkam akan mendapat reaksi. untungnya F2 sudah menyatakan kepastian tidak menjadi jurkam, itu lebih baik,” tutur Andri.
Sekretariarat DPRD Kota Sukabumi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 100 juta untuk pembelian baju seragam. Baju itu tidak hanya diperuntukan bagi pelantikan anggota DPRD Kota Sukabumi periode 2009-2014. Tetapi anggota DPRD lama yang akan segera memasuki masa purna bhakti mendapatkan jatah. Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, Didin Saepudin membenarkan ikhwal pengadaan baju bagi anggota DPRD baru maupun lama. Setiap anggota Dewan akan mendapatkan tiga stel baju. Anggota DPRD baru akan mendapatkan baju PSL (Jas), PDH dan PSR. Sedangkan anggota Dewan lama hanya mendapatkan jatah baju PDH, PSR dan RSH. “Baju PSL atau jas hanya diperuntukan bagi anggota DPRD baru. Mereka perlu diberikan seragam dalam rangka persiapan pelantikan. Sedangkan anggota Dewan yang lama tidak mendapatkannya,” ujarnya. Dijelaskannya, pembagian baju ini dianggarakan setelah disetujui pada rapat Panitia Musyawarah (Panmus DPRD). Tentunya pembagian jatah baju ini telah melalui pertimbangan Pimpinan DPRD yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Kota Sukabumi tahun 2009. “Pertimbanganya seluruh anggota DPRD yang lama masih mendapatkan hak pakaian dinas sebelum masa jabatanya berakhir. Ini sudah sesuai pagu angaran yang ditetapkan dalam APBD 2009,” jelasnya. Menyangkut biaya pelantikan, Didin belum bisa menyebutkan besaran anggaran. Dikatakanya, masalah pelantikan adalah wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara Sekretariat hanya sebatas fasilitator pelantikan. “Anggaran pelantikan itu wewenang KPU. Sekretariat Dewan hanya menganggarakan biaya untuk paripurna pelantikanya saja. Biayanya sama saja dengan paripurna biasa,” tutur Didin yang menolak menyebutkan besaran nominal untuk setiap kegiatan rapat paripurna. Selain masih mendapatkan hak bagian baju, anggota DPRD yang lama juga mendapatkan uang kadeudeuh masing masing 6 kali gaji per orang. Uang kadeudeuh ini bukan saja diberikan kepada anggota yang masih aktif namun anggota yang terkena Penggantian Antar Waktu (PAW) juga mendapatkan hak yang sama. “Tentunya perhitunganya berbeda, enam kali gaji ini diperhitungakan jika genap masa jabatanya lima tahun, jadi tentunya besarnya tidak akan sama. Untuk ketua 100 persen gaji, wakil 80 persen selama enam bulan, sedangkan anggota hanya sekitar 70 persen gaji selama enam bulan,” pungkasnya.
Isu seputar Pulau Ambalat menjadi salah satu topik menarik yang dibahas para walikota se-Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Pekan Baru, Riau. Para Walikota yang masuk anggota Citynet Indonesia membahas permasalah Ambalat menyusul adanya usulan dari Walikota Tarakan. Mereka bersepakat untuk mempertahankan keberadaan Pulau Ambalat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Citynet Indonesia, HM. Muslikh Abdussyukur menyambut positif usulan Walikota Tarakan, H. Udin Hianggio mengenai masalah Ambalat. Dalam diskusi terbatas, permasalahan Ambalat akan menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan Citynet kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya, gejolak Pulau Ambalat yang menjadi diincar Malaysia sempat menjadi isu para pengunjuk rasa di sejumlah daerah. “Hasil diskusi seluruh anggota Citynet Indonesia disepakati agar pemerintah bersikap tegas menangani permasalah Pulau Ambalat yang diklaim Malaysia. Karena saya juga Ketua Komwil III APEKSI , tentu saja hasil diskusi terbatas Cityney mengenai Amabalat menjadi pembahasan dalam paparan dan usulan pada acara Munas APEKSI tersebut,” kata Presiden Citynet yang juga Walikota Sukabumi, HM Muslikh Abdussyukur. Muslikh mengatakan, usulan mengenai Pulau Ambalat menjadi tema menarik di sekitar Munas Apeksi. Isu ini sampai bisa menandingi bahasan program Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah lama menjadi bahasan anggota Citynet Indonesia. ”Walikota Tarakan meminta agar pemerintah bersikap tegas dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab Walikota Tarakan berkepentingan atas keberadaan Pulai Ambalat. Namun kami tetap menghargainya mengingat permasalah ini sudah menjadi isu nasional,” kata Muslikh. Konon, kata Muslikh, Pulau Ambalat ini memiliki keanehan dari pulau lainnya. Berdasarkan pengakuan Walikota Tarakan, Pulau Ambalat sering tenggelam apabila air laut dalam kondisi pasang. Setelah air laur mulai surut, baru Pulau yang diduga menyimpan kekayaan bumi itu terlihat wujudnya. Salah satu usulan untuk mempertahankan Pulau Ambalat yakni meminta pemerintah membangun Helipad di pulau tersebut. Sehingga Malayasia tidak akan semena-mena mengklaim Ambat masuk ke wilayahnya. Pembangunan Helipad bsa membuktikan kepada dunia bahwa Ambat merupakan kedaulatan NKRI. ”Wajar ada anggota Citynet yang berusaha mempertahankan Pulau Ambalat. Pulau itu akan menjadi sumber devisa negara mengingat ada kandungan kekayaan mineral berupa deposito minyak bumi. Ditaksir devisa negara dari kekayaan alam itu bisa mencapai Rp 50 triliyun pe rtahun,” papar Muslikh.
Selain permasalahan Pulau Ambalat, Munas APEKSI juga sempat menyoroti masalah anggaran. Sejumlah pemerintah daerah mengaku kebingungan dengan sering berubahnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu masalah serius yang menjadikan pemerintah daerah selalu berurusan dengan hukum.
Isu seputar Pulau Ambalat menjadi salah satu topik menarik yang dibahas para walikota se-Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Pekan Baru, Riau. Para Walikota yang masuk anggota Citynet Indonesia membahas permasalah Ambalat menyusul adanya usulan dari Walikota Tarakan. Mereka bersepakat untuk mempertahankan keberadaan Pulau Ambalat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Citynet Indonesia, HM. Muslikh Abdussyukur menyambut positif usulan Walikota Tarakan, H. Udin Hianggio mengenai masalah Ambalat. Dalam diskusi terbatas, permasalahan Ambalat akan menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan Citynet kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya, gejolak Pulau Ambalat yang menjadi diincar Malaysia sempat menjadi isu para pengunjuk rasa di sejumlah daerah. “Hasil diskusi seluruh anggota Citynet Indonesia disepakati agar pemerintah bersikap tegas menangani permasalah Pulau Ambalat yang diklaim Malaysia. Karena saya juga Ketua Komwil III APEKSI , tentu saja hasil diskusi terbatas Cityney mengenai Amabalat menjadi pembahasan dalam paparan dan usulan pada acara Munas APEKSI tersebut,” kata Presiden Citynet yang juga Walikota Sukabumi, HM Muslikh Abdussyukur. Muslikh mengatakan, usulan mengenai Pulau Ambalat menjadi tema menarik di sekitar Munas Apeksi. Isu ini sampai bisa menandingi bahasan program Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah lama menjadi bahasan anggota Citynet Indonesia. ”Walikota Tarakan meminta agar pemerintah bersikap tegas dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab Walikota Tarakan berkepentingan atas keberadaan Pulai Ambalat. Namun kami tetap menghargainya mengingat permasalah ini sudah menjadi isu nasional,” kata Muslikh. Konon, kata Muslikh, Pulau Ambalat ini memiliki keanehan dari pulau lainnya. Berdasarkan pengakuan Walikota Tarakan, Pulau Ambalat sering tenggelam apabila air laut dalam kondisi pasang. Setelah air laur mulai surut, baru Pulau yang diduga menyimpan kekayaan bumi itu terlihat wujudnya. Salah satu usulan untuk mempertahankan Pulau Ambalat yakni meminta pemerintah membangun Helipad di pulau tersebut. Sehingga Malayasia tidak akan semena-mena mengklaim Ambat masuk ke wilayahnya. Pembangunan Helipad bsa membuktikan kepada dunia bahwa Ambat merupakan kedaulatan NKRI. ”Wajar ada anggota Citynet yang berusaha mempertahankan Pulau Ambalat. Pulau itu akan menjadi sumber devisa negara mengingat ada kandungan kekayaan mineral berupa deposito minyak bumi. Ditaksir devisa negara dari kekayaan alam itu bisa mencapai Rp 50 triliyun pe rtahun,” papar Muslikh.
Selain permasalahan Pulau Ambalat, Munas APEKSI juga sempat menyoroti masalah anggaran. Sejumlah pemerintah daerah mengaku kebingungan dengan sering berubahnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu masalah serius yang menjadikan pemerintah daerah selalu berurusan dengan hukum.
Henry Selamet Reses Di Hotel Dengan Caleg Demokrat
Sukabumi,.... Kekhawatiran reses angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi kegiatan kampanye terselebung ini akhirnya terbukti.Seperti dilakukan oleh angota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Ir Henry Slamet, selain melakukan kampanye terselebung dirinya, dalam rtesesnya ia juga menyertakan sejumlah calon anggota legeslatif (caleg) partai Demokrat antara lain Ingrid Kansil dan caleg DPRD Kota Sukabumi Nur. Reses dilakukan Henry disebuah hotel,Rabu (11/2), dipadati ratusan masyarakat dari beberapa daerah pemilihan (dapil) di Kota Sukabumi.Reses caleg incumbent (Henry) ini akhirnya mendapat sorotan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi. Panwas menilai reses tersebut berindikasi kampanye terselubung. Salah seorang Anggota Panwas Kota Sukabumi, Sri Suasti, mengaku tidak menerima pemberitahuan atau tembusan dari yang bersangkutan mengenai kegiatan tersebut."Dengan banyaknya masyarakat yang hadir melihat reses ini tentu saja kami mengindikasikan lain, apalagi dengan kehadiran beberapa calon legeslatif dari DPRD Kota dan DPR pusat. Kami khawatir hal ini berlanjut menjadi kampanye terselubung," tegas Sri. Namun demikian, lanjut Sri, pihaknya kini masih mempelajari materi reses yang sampai saat ini belum diberikan kepada tim panwas. Selain materi reses Sri juga berharap anggota DPRD tersebut juga bisa memberikan surat jalan dan pemberitahuan kepada Panwas. Pantauan Jurnal Bogor di tujuh kecamatan hari pertama reses Rabu kemarin, belum ada satupun anggota DPRD yang melakukan kegiatan reses diwilayah. Padahal biasanya reses digelar di aula kecamatan atau kelurahan sesuai daerah pemilihan asal anggota DPRD tersebut berangkat. Masyarakat diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Kegiatan reses yang dijadwalkan selama empat hari ini, diduga kuat tidak dilakukan secara penuh dan tidak dilakukan secara bersama sama oleh seluruh unsure partai di DPRD. Padahal reses yang sejatinya untuk menyerap aspirasi warga ini didanai oleh APBD yang bersumber dari uang rakyat. Masing - masing anggota di bekali biaya oprasional sebesar Rp. 16 juta selama empat hari. Budi Darmawan.
Sukabumi,...... Belum adanya eksyen Panwaslu Kota Sukabumi seputar penertiban atribut mengundang reaksi keras dari sejumlah kalangan. Mereka menilai Panwaslu Kota Sukabumi terkesan lambat dalam menyikapi banyaknya pelanggaran pemasangan atribut terlebih pemasangannya semeraut dan banyak yang sudag rusak. Tentu saja hal ini memperburuk estetika Kota Sukabumi. Kemarin, Pimpinan Kolektif Kota Partai Demokrasi Pembaharuan (PKK PDP) Kota Sukabumi, Boediman menyayangkan belum adanya penertiban atribut. Padahal, menurut mantan Kapolres Banda Aceh ini banyak atribut sudah banyak melanggar. "Kami minta panwaslu dan instansi terkait cepat tanggap. Apa mau kota ini rusak karena banyaknya pemasangan atribut parpol yang rusak. Apalagi kota ini sedang menargetkan raihan Piala Adipura," terang Boediman kepada Jurnal Bogor kemarin. Ditanya mengenai pemasangan atribut yang dilakukan oleh internal parpolnya, Boediman menegaskan sudah memberikan arahan kepada semua kader, anggota, bahkan sampai caleg agar dalam memasang berbagai atribut mengikuti aturan yang ada. "Kami dari PDP sangat menjunjung aturan. Makanya kami tidak mau gegabah dalam memasang atribut. Ini semua sudah kami bahas dan diputuskan," terangnya. Menanggapi seputar penertiban, Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, Ace Saefudin mengaku tersandung anggaran. Sebab, sejauh ini anggaran dari pusat dan daerah belum diterima lembaga independen tersebut. Padahal, kata dia, meski anggaran belum turun tapi pihaknya sudah menemukan sebanyak 696 jenis pelanggaran yang tidak mengindahkan Surat Keputusan (SK) Walikota Sukabumi nomor 212. "Kami memang terkendala anggaran. Tapi kinerja kami ada buktinya," tegas Ace. Lebih jauh Ace menegaskan, semua kalangan seharusnya memahami tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) panwaslu sendiri. Disebutkannya, panwaslu tidak mempunyai wewenang untuk menertibkan atribut. Akan tetapi, yang melakukan penertiban itu yakni dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).. Makanya, pihaknya sangat membutuhkan bantuan dari semua kalangan dalam hal pengawasan pemilu ini. "Kami sangat terbuka. Makanya bila ada masyarakat yang melihat ada indikasi pelanggaran silahkan langsung lapor kepada kami. Kami akan tindaklanjuti," pungkasnya. Sementara itu Sekretaris Sukabumi Forum Avhes, menilai kinerja Panwas sangat lemah dan cengeng, padahal berbagai pelanggaran pemilu nampak jelas dipelupuk mata. Panwas terang Avhes lebih mengeluhkan anggaran dari pada melakukan tugas. Dengan kata lain motivasi menjadi anggota Panwas hanya karena anggaran. “Ibarat macan ompong, Panwas tidak bisa menggigit. Sikap diam diri Panwas, tak ubahnya ibarat penjaga pos hanya menerima laporan saja. Padahal fungsinya mengawasi, artinya Panwas harus turun kelapangan jangan hanya menerima laporan saja. Bagamana jadinya kualitas pemilu ini jika Panwas meposisikan diri sebagai pemantau indepevendent. Jelas jelas kerja Panwas pastinya dibayar dari APBN dan APBD,” terangnya. Budi Darmawan.
Sukabumi,..... Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, menegaskan agar parati politik (parpol) agar seselektif mungkin menyiapkan saksi dalam pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) nanti. KPU meminta saksi yang akan ditempatkan di tiap tempat pemungutan suara (TPS) harus mengetahui seputar rekapitulasi penghitungan suara. "Urusan saksi diserahkan kepada peserta pemilu. Namun kami mengharapkan agar saksi yang ditempatkan berkualitas. Sebab, tidak sedikit saksi dihadirkan sebagai memenuhi kewajiban saja. Sebaiknya, kalangan parpol memberikan pendidikan atau pembelajaran dulu," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Hamzah kepada Jurnal Bogor, kemarin. Hamzah menuturkan, KPU hanya akan mengakomodir saksi dari tiap parpol yang mengikuti pileg. Namun, hal itu bukan berarti dari masing-masing caleg tidak boleh mengirimkan saksi. "Itu sah-sah saja. Namun, catatan saksi di kami yakni sesuai dengan pesertanya saja yaitu parpol yang mengikuti pileg itu sendiri," terangnya. Pada dasarnya, Sambung dia, masyarakat umumpun berhak untuk menyaksikan proses rekapitulasi penghitungan suara pada waktunya nanti. Namun laporan sakis yang akan diakui adalah saksi yang terdaftar di KPU yang ditugaskan oleh parpol. Untuk itu KPU menyadari pentingnya solsilaisasi secara menyeluruh tentang tata cara pemilu tersebut. Hanya saja hingga saat ini sosialisasi masih terkendala anggaran, padahal pelaksanan pemilihan hanya tinggal sekitar 50 gari lagi. Meski demikian, terang Hamzah, kegiayan yahapan lainya masih tetap berjalan. "Kendalanya memang anggaran. Tapi kami tetap optimis pelaksanaan pileg 2009 di Kota Sukabumi akan berjalan sesuai dengan tahapannya," tandasnya. Budi Darmawan
Sukabumi,........ Puluhan pedagang pasar Pasundan Jl. Letu Bakri, Kota Sukabumi, akhirnya balik menggugat PT Kereta Api Indonesia, Fa Sanny& Co dan CV Jasa Persada. Gugatan ini terkait sengketa jual beli kios antara puluhan pedagang dengngan PT KAI melalui Fa, Sanny. Sementara CV Jasa Persada pemegang kontrak baru lahan PT. KAI yang diduga kuat merupakan kaki tangan PT KAI. Rencananya Kamis (hari ini) Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi akan menggelar siding gugatan para pedagang.
Perlawana pemilik kios ini semakin menguat setelah PN Sukabumi menunda eksekusi 7 kios di Jl. Pasundan tersesbut pekan lalu, karena tidak mendapatkan jaminan kemanan dari pihak Kepolisian Resort Kota Sukabumi. Puluhan pedagang bersikukuh tidak mau beranjak dari kiosanya karena mereka tidak merasa menuggak pembayaran kontrak lahan. Seperti yang dituduhkan oleh PT KAI dan Jasa Persada yang akan mengembangkan lahan kios baru disepadan jalan kereta tersebut. Juru bicara pemilik kios Yusuf kepada mengatakan, perjanjian kontrak para pedagang dengan PT KAI ini hingga tahun 2010. Bahkan mereka mengantongi bukti kepemilikan kios berupa sertifikat HGB. Bahkan seluruh pembayaran telah dilunasi melalui Bank Tabungan Negara (BTN). “Jadi tidak ada alas an kami diusir karena tidak membayar sewa. Kami beli koios ini melalui Fa Sanyy (H Asikin) pemegang ijin PT KAI (Perumka) pada tahun 1993,” terangnya. Berdasarkan data pada para pemilik kios, kontrak perjanjian sewa dilakukan pada tanggal 18 april 1994 antara Fa Sanny& Co (Direktur H. Asikin ) pemilik kuas kontrak PT Perumka saat itu, dengan akta perjanjian No 84/HK/TEK/1994 jo Add.1 juni 1996 di jalan Lettu Bakri dan jalan Pasundan untuk dibangun pertokoan /kios. Periode sewa 5 tahun pertama (1994 s/d 1999). “Jika H Asikin tidak melakukan pembayaran lantas jangan kami yang dikorbankan. Bahkan dikabarkan PT KAI telah mendapatkan ganti rugi dari Asikin,” tandas dia. Sementara itu anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi H. Lili Solihin diruang kerjanya kemarin mendukung upaya gugat balik para pedagang pasundan. Bahkan Lili menduga CV Jasa Persada pemengang kuasa pengunan lahan merupakan perusahan milik orang PT. KAI. Persoalan dengan Asikin terang Lili sudah dilakukan pembayaran dengan penyitaan lahan milik Asikin di Jl. Pabuaran, Kecamatan Warudoyong. “Berdasarkan informasi lahan milik Asikin telah diambil alih oleh PT. KAI. Bahkan lahan tersebut saat ini dikontrakan kepada salah satu perusahaan leasing. Jadi kalau sudah dibayar lunas kenapa pedagang yang harus diusir. Ada apa dengan CV Jasa Persada?,” terang Lili. Informasi ini terang Lili cukup akurat dan komisi gabungan DPRD dijadwalkan akan mendatangi PT KAI Dalop Jawa barat untuk menelusurui masalah ini. “Upaya penanguahn eksekusi oleh PN merupakan buah keraja DPRD selama ini. Tentu saja kami akan mendukung upaya para pedagang di kios Pasundan tersebut. Maslah ini banyak kaitanya dan harus diluruskan agar jangan ada yang dirugikan,” ungkap Lili. Budi Darmawan
Sukabumi,........... Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, mulai kemarin melakukan reses. Kegiatan DPRD diluar gedung ini dikhawatirkan akan digunakan sebagai media kampanye calon anggota legislative (caleg) incumbent. Pasalanya kegiatan reses ini dipastikan akan dilakukan oleh masing masing anggota DPRD di tiap daerah pemilihan (dapil) asal. Berdasarkan informasi dari lingkungan DPRD, setiap orang dibeksli biaya oprasional reses, sebesar Rp. 16 juta selama empat hari. Kekhawatiran berbagai kalangan, kegiatan reses digunakan untuk kampanye caleg incumbent ini tentu saja sangat beralasan, apalgi pemilu tinggal sekitar 50 hari lagi. Dengan berbekal kantong tebal biaya oprasional, paling tidak mereka berpeluang untuk mengumpulkan masa dengan dalih menyerap aspirasi untuk meraih dukungan. Alasan kuat kekhawatiran ini seperti pengalaman reses sebelumnya dimana sesuai ketentuan kegiatan reess ini dibagi beberapa kelompok berdasarkan daerah pemilihan. Namun umunya masing masing anggota DPRD jalan sebdiri sendiri. Kegiatan lembaga ini nyatanya menjadi kegiatan pribadi anggota fraksi DPRD. Sehinga beberapa ketua kelompok reses DPRD, mengaku kesulitan melaporkan berita acara kegiatan. Tidak hadirnya beberapa orang wakil rakyat dalam rese sebelumnya menjadi cermin ketidak percayaan masyarakat. Seperti diungkapkan Sahroji warga Kelurahan Nyompolong Kecamatan Warudoyong, menyatakan sangat kecewa atas ketidak hadiran sebagian anggota DPRD saat reses waktu lalu. “Kami diundang untuk menghadiri kegiatan rees, eh malah anggota DPRD nya yang gak datang semua. Padahal kehadiran mereka sangat dinantikan untuk menyampaikan aspirasi. Setiap anggota harusnya mewakili komisi masing-masing untuk menyerap aspirasi. Jangan jangan kayak kemarin malah anggota DPRD yang tidak hadir. inikan tidak beres”, ungkap Sahroji. Sahroji mengungkapkan reses DPRD tahun lalu, yang digelar di Aula Kecamatan, dari enam orang anggota DPRD hanya empat yang hadir, malah yang ngomong cuma tiga orang. Angota DPRD yang mangkir dalam reses mencerminkan ketidak aspiratif dan sudah tidak amanah. Kegitan ini sebagai pertanggung jawaban publik, apalagi mereka mewakili masyarakat di legislative dari kecamatannya masing-masing”, lanjutnya. Bahkan masih menurut Sahroji, reses anggota DPRD dinilai siasia, terkesan dipaksakan dan hanya memanfaatkan SPJ saja. Pasalnya seperti tahun sebelumnya tidak ada aspirasi yang dapat direalisasikan oleh pemerintah, baik pembangunan pisik maupun non fisik. “Sejak rese tahun lalu kami mengajukan usul namun belum ada ralisasinya. Ketika ditanyakan ke Bapeda, katanya masih dalam pembahasan. Dari dulu yang dibahas itu melulu tidak direalisasikan, jadi buat apa reses kalau tidak ada perubahan”, tandasnya. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Democrat, Jukardi Jayaniti kepada Jurnal, kemarin membenrakan dimulainya reses DPRD ini. Menurutnya reses ini merupakan kegiatan lembaga DPRD diluar gedung untuk menyerap aspirasi warga. Harusnya, terang dia, reses dilakukan secara kelompok, karena reses ini lembaga bukan perorangan seperti jadwal yang telah dibuat oleh Panmus. “Tentu saka kami tidak sepakat jika reses dilakukan perseorangan. Apalgi menjelang pelaksanan pemilu akanberdampak negartif. Saya juga sangat prihatin caleg incumbent kampanye mengunakan fasilitas Negara,” terangnya. Budi Darmawan.
Sukabumi, Jurnal Bogor Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi menunjukkan prestasi gemilang. Pada tahun lalu, pendapatan lembaga pengelolaan zakat tersebut meningkat 100 persen dari pendapatan tahun sebelumnya. Prestasi tersebut sebagai indikasi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat didaerah Kabupaten Sukabumi untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. Selain itu, baiknya pengelolaan zakat sehingga BAZ Kabupten Sukabumi dinobatkan oleh BAZ Nasional sebagai yang terbaik. Ketua BAZ Kabupaten Sukabumi, K.H Mustafa Kamal mengatakan, meningkatnya hasil pengumpulan zakat di daerah tersebut tak lepas dari kesadaran dari muzakki yang menyalurkan zakat kelembaga tersebut. Pada tahun 2007, hasil pengumpulan zakat sebesar Rp 5 miliar dan pada tahun 2008 lalu meningkat 100 menjadi Rp 10 miliar. “Kita menargetkan, pada tahun 2009 ini, hasil pengumpulan zakat dari muzakki sebesar Rp 20 miliar,”ujar Mustafa Kamal kepada sejumlah wartawan di Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi , Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi , kemarin. Dikatakannya, rasa optimis tersebut didasari masih banyaknya potensi zakat yang belum tergali secara maksimal. Pengumpulan Zakat profesi guru dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus tingkatkan.Untuk mencapai target tersebut, pihaknya telah membuka Unit pengumpulan Zakat (UPZ) diberbagai sekolah dan Pos Pungutan Zakat (PPZ) di insatansi pemerintah. Unit dan pos tersebut terang dia, sebagai kepanjangan tangan BAZ Kabupaten Sukabumi yang tersebar di seluruh kecamatan. “Jika seluruh dari sekitar 10 ribu guru di Kabupaten Sukabumi menyalurkan zakat profesi ke BAZ, bisa menghasilkan zakat sekitar Rp 600 juta perbulan.. Itu belum dari PNS dilingkungan Pemda dan pengusaha. Bahkan, jika seluruh masyarakat yang wajib zakat menyalurkan zakatnya, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 540 miliar pertahun,”ungkapnya. Dana yang terkumpul katanya, disalurkan untuk kepentingan masyarakat baik dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan dan memberantas kemiskinan. Selain delapan asnab yang ditentukan dalam Islam. “Untuk fakir miskin dialokasikan sebesar 45 persen,”jelasnya. Untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan zakat, dalam waktu dekat, pihaknya akan membangun Gedung Pusat Pelayanan Zakat (PPZ) yang berlokasi di komplek Islamic Centr e, Cisaat. Sedikitnya dibutuhkan dana sebesar Rp 2 miliar untuk mewujudkannya. Pembangunannya dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akhir tahun ini sebagian sudah bisa digunakan. “Dana membangun gedung PPZ merupakan partisipasi masyarakat dan bantuan Pemkab Sukabumi,”ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sukabumi, H.Sukmawijaya mengungkapkan rasa gembiranya atas dinobatkannya BAZ Kabupaten Sukabumi sebagai BAZ terbaik se Indonesia dan dianugerahi Zakat Award. Piala diserahkan oleh Menteri Agama RI , M. Maftuh Basyuni dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. BAZ Kabupaten Suakbumi terbaik I untuk kategori Inovasi penghimpunan dana, terbaik I untuk kategori kreatifitas program dan masuk finalis dalam kategori kelembagaan BAZ. “Ini berkat kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pengelola zakat,”ujar bupati. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, diyakini BAZ mampu menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, kesehatan masyarakat. Untuk pemda akan terus mendorong peningkatan kinerja BAZ. Dengan adanya lembaga BAZ, kata Sukma, akan diperoleh tambahan dana untuk mensimulasi pembangunan daerah itu. Budi Darmawan
Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Sanusi Hardjadireja menyambut baik adanya kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Jabar, M.Wahyudin Zarkasyi untuk memberi bantuan seragam sekolah kepada siswa SD,SMP yang tidak mampu mulai tahun ajaran baru 2009/2010. Kebijakan tersebut terang dia dapat membantu siswa dari keluarga tidak mampu yang berkaitan dengan penuntasan wajardik 12 tahun di Jabar. “Asal, dananya dari APBD propinsi tidak dari APBD Kota Sukabumi,”ujarnya diruang kerjanya, kemarin. Sebab, katanya, jika dananya diambil dari APBD Kota Sukabumi sudah tidak memungkinkan karena sudah diketuk. Jadi tidak masuk adalam mata anggaran tahun 2009. Diungkapkannya, sebenarnya pemda setampat telah memberikan berbagai bantuan kepada siswa dari keluarga yang tidak mampu. Bukan hanya untuk tingkat SD dan SMP tapi bahkan untuk jenjang SLTA. Pada tahun 2008 lalu, sebanyak 300 siswa dari keluarga tidak mampu diberikan bantuan seragam. Apalgi terang Sanusi, siswa dari keluarga penerima BLT selalu diprioritaskan mendapat bantuan dari Pemkot Sukabumi. Namun yag menjadi masalah, sekolah yang berada dipinggiran kota , karena sekitar 40 persen siswanya merupakan dari keluarga tidak mampu yag harus mendapat bantuan. “Untuk tahun ini, sebanyak 1000 siswa SMA dari keluarga tidak mampu akan mendapat beasiswa,”katanya. Sanusi akan melakukankembali pendataan dan penetapan kriteria siswa keluarga miskin yang harus mendapat bantuan. Tujuanya terang dia agar tidak terjadi kesalahan dalam penyalurannya. Budi Darmawan
Sukabuimi,.......... Mulai hari ini, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi akan melakukan reses. Kegiatan DPRD diluar gedung ini dikhawatirkan akan digunakan sebagai media kampanye calon anggota legislative (caleg) incumbent. Pasalanya kegiatan reses ini dipastikan akan dilakukan oleh masing masing anggota DPRD di tiap daerah pemilihan (dapil) asal. Berdasarkan informasi dari lingkungan DPRD, setiap orang diberikan biaya oprasional reses, sebesar Rp. 16 juta per orang selama empat hari. Kekhawatiran berbagai kalangan atas kegiatan reses digunakan untuk kampanye caleg incumbent ini tentu saja sangat beralasan, apalgi pemilu tinggal sekitar 50 hari lagi. Dengan berbekal kantong tebal biaya oprasional, paling tidak, mereka berpeluang untuk mengumpulkan masa dengan dalih menyerap aspirasi untuk meraih dukungan. Alasan kuat kekhawatiran ini seperti pengalaman reses sebelumnya dimana sesuai ketentuan kegiatan reess ini dibagi beberapa kelompok berdasarkan daerah pemilihan. Namun umunya masing masing anggota DPRD jalan sebdiri sendiri. Kegiatan lembaga ini nyatanya menjadi kegiatan pribadi anggota fraksi DPRD. Sehinga beberapa ketua kelompok reses DPRD, mengaku kesulitan melaporkan berita acara kegiatan. Tidak hadirnya beberapa orang wakil rakyat dalam reses sebelumnya sangat disesalkan oleh sebagain besar tokoh masyarakat. Seperti diungkapkan Sahroji warga Kelurahan Nyompolong Kecamatan Warudoyong, menyatakan sangat menyesal atas ketidak hadiran sebagian anggota DPRD saat reses waktu lalu. “Kami diundang untuk menghadiri kegiatan reses, eh malah anggota DPRD nya yang gak datang semua. Padahal kehadiran mereka sangat dinantikan untuk menyampaikan aspirasi. Setiap anggota harusnya mewakili komisi masing-masing untuk menyerap aspirasi. Jangan jangan kayak kemarin malah anggota DPRD yang tidak hadir. inikan tidak beres”, ungkap Sahroji. Sahroji mengungkapkan reses DPRD tahun lalu, yang digelar di Aula Kecamatan Warudoyong, dari enam orang anggota DPRD hanya empat yang hadir, malah yang ngomong cuma tiga orang. Angota DPRD yang mangkir dalam reses mencerminkan ketidak aspiratif dan sudah tidak amanah. Kegitan ini sebagai pertanggung jawaban publik, apalagi mereka mewakili masyarakat di legislative dari kecamatannya masing-masing”, lanjutnya. Bahkan masih menurut Sahroji, reses anggota DPRD dinilai siasia, terkesan dipaksakan dan hanya memanfaatkan SPJ saja. Pasalnya seperti tahun sebelumnya tidak ada aspirasi yang dapat direalisasikan oleh pemerintah, baik pembangunan pisik maupun non fisik. “Sejak reses tahun lalu kami mengajukan usul namun belum ada ralisasinya. Ketika ditanyakan ke Bappeda, katanya masih dalam pembahasan. Dari dulu yang dibahas itu melulu tidak direalisasikan, jadi buat apa reses kalau tidak ada perubahan”, tandasnya. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Jukardi Jayaniti kepada Jurnal, kemarin membenrakan dimulainya reses DPRD ini. Menurutnya reses ini merupakan kegiatan lembaga DPRD diluar gedung untuk menyerap aspirasi warga. Harusnya, terang dia, reses dilakukan secara kelompok, karena reses ini lembaga bukan perorangan seperti jadwal yang telah dibuat oleh Panmus. “Tentu saka kami tidak sepakat jika reses dilakukan perseorangan. Apalgi menjelang pelaksanan pemilu akanberdampak negartif. Saya juga sangat prihatin caleg incumbent kampanye mengunakan fasilitas Negara,” terangnya. Budi Darmawan.
Meski kampanye terbuka pemilihan unmum belum dimulai, namun seluruh calon anggota legislatif (caleg)sudah terang - terangan melakukan kampanye. Berbagai pelanggaranpun kerap ditemukan. Namun Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi terkesan tutp mata. Intrik money politik, dengan bagi bagi sembako dan sekedar uang rokok saat kumpul kumpul caleg dengan warga kerap teredengar ditiap wilayah. Lebih nekad lagi, caleg incumbent (anngota DPRD) melakukan kampanye dengan mengunakan fasilitas negera. Hampir setiap malam, kerap dijumpai tiga kendaraan dinas Komisi DPRD jenis APV digunakan beberapa angota DPRD yang mencalonkan kembali untuk kampanye. Untuk menraik dukungan masyarakat caleg incambent kerap menjanjikan proyek kepada masyarakat. Bahkan Proyek pemeritah yang sudah berjalanpun diklaim sebagai hasil upyanya. Seperti terjadi di Kecamatan Gunung Puyuh, sejumlah proyek yang mekanismenya melibatkan pemeberdayaan masyarakat, disinyalir anggaranya dikelola oleh salah seorang caleg yang masuk dalam kelembagaanlembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Disinyalir pelaksann proyek APBD ini digunakan untuk media kampanye. Modus ini juga terjadi hampir di setiap kecamatan. Kampanye dengan meggunakan fasilitas negara yang dilakukan calon incumbent ini mendapat kecaman keras dari Ketua Parliament Watch Indonesia (PWI) Kota Sukabumi Sahat Nainggolan, SH. Caleg incumbent dinilai sahat tidak bermartabat melakukan kampanye denmgan mengunakan fasilitas negara. “Meraka melabrak aturan yang mereka buat sendiri. Fasilitas negara itu didanai oleh angaran yang bersumber dari rakyat, mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, mereka tidak punya malu. Ini sudah tidak bener. Panwaslu dan KPU harusnya menindak mereka,” tandas Sahat. Pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg dari incumbent ini sudah tidak bisa ditolelir. Sahat menilai KPU dan Panwaslu tidak punya kleberanian karena mereka juga berkepentingan terhadap lembaga yang memiliki fungsi budgeting ini. Apalgi hingga sat ini dua lembaga penyelenggara Pemilu ini masih melakukan lobi kebutuhan anggaran pelaksanan pemilu dari APBD. “Kalau tidak ada kepentingan harusnya KPU dan Panwas bersikap tegas terhadap caleg incumbent yang melakukan pelanggaran,” tandasnya. Sahat berpandangan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga seharusnya memberikan pembelajaran politik terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat tidak dibodohi oleh caleg incumbent yang mengunakan fasilitras negara dalam berkampanye. Budi Darmawan
Sukabumi,... Publik Sukabumi boleh berbangga hati. Pasalnya, salah satu putra terbaik yang dimiliki ternyata menjadi salah satu kandidat hakim Mahkamah Konstitusi. Seperti tertera dalam pengumuman Komisi III DPR RI, Prof Dr Deddy Ismatullah,SH,MH, masuk delapan besar peserta seleksi Hakim pada Mahkamah Konstitusi. Bagi masyarakat Kota Sukabumi, nama Prof Dr Deddy Ismatullah SH, MH bukanlah nama yang asing. Selain menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi dan Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Sukabumi, Deddy Ismatullah juga adalah pimpinan pondok pesantren Syamsul ‘Ulum Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Bahkan saat ini Deddy tercatat sebagai guru besar fakultas syariah dan hukum pada Universitas Islam Negeri Bandung. Deddy Ismatullah adalah anak dari KH Badri Sanoesi, cucu dari KH Ahmad Sanusi yang dikenal sebagai ulama besar pendiri pondok pesantren Syamsul ‘Ulum Gunung Puyuh. selain dikenal memiliki kemampuan linuwih, juga seorang pelaku sejarah yang berjasa sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia. Mengingat rumusan Pancasila, penah didiskusikan di Gunung Puyuh terutama pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Saat ini KH Achmad Sanusi di usulkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi menjadi Pahlawan Nasional. Sejak Tahun 2005 sampai saat ini Deddy Ismatullah aktif dalam berbagai organisasi. Diantaranya, selaku wakil direktur Pusat Kajian Parlemen, direktur pusat kajian kebijakan hukum dan ekonomi, wakil ketua komisi hukum dan hukum perundang-undangan MUI Pusat, serta wakil ketua dewan pakar PBPUI. Sedangkan ketua dewan pakrnya saat ini Achmad Heryawan (Gubernur Jawa Barat). Kepada wartawan, Prof Deddy menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam fit dan proper test hakim pada Mahkamah Konstitusi didasari oleh motivasi perjuangan untuk umat. Deddy Ismatullah berpendapat bahwa harus selalu ada orang yang berjuang agar hukum positif yang berlaku di negeri tercinta ini tidak bertentangan dengan syariat islam. Tentu, sebagai guru besar pada fakultas syariah dan hukum juga selaku direktur pasca sarjana di UNIS Jakarta, Ia tahu benar apa yang diperjuangkan untuk kemaslahatan umat dalam konteks pengembangan hukum positif yang menjadi dasar dalam pengelolaan negara. Deddy Ismatullah sendiri menyambut positif asas akuntabilitas publik dalam proses fit dan proper test yang dilakukan komisi III DPR RI. Masukan, saran dan kritik dari masyarakat luas atas delapan kandidat ditanggapi Deddy dengan sikap bersahabat. Ia menyatakan bahwa memang sudah seharusnya publik ikut terlibat dengan cara memberikan masukan, saran, dan kritik atas penjaringan delapan kandidat hakim mahkamah konstitusi. Tujuannya jelas, agar negeri ini mendapatkan putra putri terbaik dalam memimpin bangsa. AVHES
Parpol Terancam Dicoret Dari 27 Parpol Baru Empat Melaporkan Rekening Dana Kampanye ke KPU Sukabumi, Jurnal Bogor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi akan bersikap tegas jika partai polituk tidak segera menyerahkan laporan rekening dana kampanye. Lembaga penyelenggara pemilu itu tidak akan segan-segan memberikan sanksi mencoret parpol dan peserta pemilu yang tidak melaporkan rekening kampanye sampai deadline yang ditentukan. Ketua KPU Kota Sukabumi, Anton Rahman S didampingi Ketua Divisi Hukum KPU Kota Sukabumi, Dudi Nurwanda kepada Jurnal Bogor menuturkan, batas akhir laporan rekening dana kampanye itu sampai yakni seminggu sebelum pelaksanaan kampanye terbuka. Disebutkannya, pelaksanaan kampanye terbuka itu sendiri selama 21 hari, mulai 16 Maret sampai 7 April mendatang. "Makanya kami terus berupaya menyosialisasikannya terus menerus. Sebab, apabila tidak dilaporkan sesuai dengan aturannya KPU sendiri berwenang mencoret dari kepesertaan pemilu," kata Anton Sementara Ketua Divisi Hukum KPU Kota Sukabumi, Dudi Nurwanda mnjelaskan, sampai hari ini (kemarin) baru empat parpol yang melaporkan rekening dana kampanye itu. Dijelaskannya, satu di antaranya merupakan parpol yang tidak akan mengikuti pileg dikarenakan tidak ada calegnya. Berarti, dari 27 parpol yang mengikuti ajang pileg tinggal 24 parpol lagi yang belum mendaftarkan dana rekening kampanye tersebut. "Bahkan KPU sudah mengirimkan surat dan selalu menyampaikan di tiap kali pertemuan dengan sejumlah pengurus parpol," ungkapnya. Menurutnya, rekening laporan dana kampanye yang sudah dilaporkan tersebut nantinya akan langsung diaudit oleh konsultan dari pusat langsung. Dijelaskan anggota KPU sekaligus dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Pasundan itu laporan itu bahwa KPU hanya sebatas penerima laporan semata. "Dengan adanya laporan dana rekening kampanya itu sehingga bisa dipantau berapa anggaran dan dari mana asalnya untuk kegiatan kampanyenya masing-masing," pungkasnya. Budi Darmawan
+Kota+Smi.jpg){kind=link}