Jurnal Bogor, 30 June 2009
Rubrik: Pakidulan
Isu seputar Pulau Ambalat menjadi salah satu topik menarik yang dibahas para walikota se-Indonesia dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Pekan Baru, Riau. Para Walikota yang masuk anggota Citynet Indonesia membahas permasalah Ambalat menyusul adanya usulan dari Walikota Tarakan. Mereka bersepakat untuk mempertahankan keberadaan Pulau Ambalat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Presiden Citynet Indonesia, HM. Muslikh Abdussyukur menyambut positif usulan Walikota Tarakan, H. Udin Hianggio mengenai masalah Ambalat. Dalam diskusi terbatas, permasalahan Ambalat akan menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan Citynet kepada Pemerintah Pusat. Pasalnya, gejolak Pulau Ambalat yang menjadi diincar Malaysia sempat menjadi isu para pengunjuk rasa di sejumlah daerah.
“Hasil diskusi seluruh anggota Citynet Indonesia disepakati agar pemerintah bersikap tegas menangani permasalah Pulau Ambalat yang diklaim Malaysia. Karena saya juga Ketua Komwil III APEKSI , tentu saja hasil diskusi terbatas Cityney mengenai Amabalat menjadi pembahasan dalam paparan dan usulan pada acara Munas APEKSI tersebut,” kata Presiden Citynet yang juga Walikota Sukabumi, HM Muslikh Abdussyukur.
Muslikh mengatakan, usulan mengenai Pulau Ambalat menjadi tema menarik di sekitar Munas Apeksi. Isu ini sampai bisa menandingi bahasan program Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah lama menjadi bahasan anggota Citynet Indonesia.
”Walikota Tarakan meminta agar pemerintah bersikap tegas dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab Walikota Tarakan berkepentingan atas keberadaan Pulai Ambalat. Namun kami tetap menghargainya mengingat permasalah ini sudah menjadi isu nasional,” kata Muslikh.
Konon, kata Muslikh, Pulau Ambalat ini memiliki keanehan dari pulau lainnya. Berdasarkan pengakuan Walikota Tarakan, Pulau Ambalat sering tenggelam apabila air laut dalam kondisi pasang. Setelah air laur mulai surut, baru Pulau yang diduga menyimpan kekayaan bumi itu terlihat wujudnya.
Salah satu usulan untuk mempertahankan Pulau Ambalat yakni meminta pemerintah membangun Helipad di pulau tersebut. Sehingga Malayasia tidak akan semena-mena mengklaim Ambat masuk ke wilayahnya. Pembangunan Helipad bsa membuktikan kepada dunia bahwa Ambat merupakan kedaulatan NKRI.
”Wajar ada anggota Citynet yang berusaha mempertahankan Pulau Ambalat. Pulau itu akan menjadi sumber devisa negara mengingat ada kandungan kekayaan mineral berupa deposito minyak bumi. Ditaksir devisa negara dari kekayaan alam itu bisa mencapai Rp 50 triliyun pe rtahun,” papar Muslikh.
Selain permasalahan Pulau Ambalat, Munas APEKSI juga sempat menyoroti masalah anggaran. Sejumlah pemerintah daerah mengaku kebingungan dengan sering berubahnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi salah satu masalah serius yang menjadikan pemerintah daerah selalu berurusan dengan hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar