Kamis, 12 Februari 2009

Reses Anggota DPRD Terindikasi Kampanye Terselubung.

Henry Selamet Reses Di Hotel Dengan Caleg Demokrat
Sukabumi,....
Kekhawatiran reses angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi kegiatan kampanye terselebung ini akhirnya terbukti.Seperti dilakukan oleh angota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Ir Henry Slamet, selain melakukan kampanye terselebung dirinya, dalam rtesesnya ia juga menyertakan sejumlah calon anggota legeslatif (caleg) partai Demokrat antara lain Ingrid Kansil dan caleg DPRD Kota Sukabumi Nur.
Reses dilakukan Henry disebuah hotel,Rabu (11/2), dipadati ratusan masyarakat dari beberapa daerah pemilihan (dapil) di Kota Sukabumi.Reses caleg incumbent (Henry) ini akhirnya mendapat sorotan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Sukabumi. Panwas menilai reses tersebut berindikasi kampanye terselubung.
Salah seorang Anggota Panwas Kota Sukabumi, Sri Suasti, mengaku tidak menerima pemberitahuan atau tembusan dari yang bersangkutan mengenai kegiatan tersebut."Dengan banyaknya masyarakat yang hadir melihat reses ini tentu saja kami mengindikasikan lain, apalagi dengan kehadiran beberapa calon legeslatif dari DPRD Kota dan DPR pusat. Kami khawatir hal ini berlanjut menjadi kampanye terselubung," tegas Sri.
Namun demikian, lanjut Sri, pihaknya kini masih mempelajari materi reses yang sampai saat ini belum diberikan kepada tim panwas. Selain materi reses Sri juga berharap anggota DPRD tersebut juga bisa memberikan surat jalan dan pemberitahuan kepada Panwas.
Pantauan Jurnal Bogor di tujuh kecamatan hari pertama reses Rabu kemarin, belum ada satupun anggota DPRD yang melakukan kegiatan reses diwilayah. Padahal biasanya reses digelar di aula kecamatan atau kelurahan sesuai daerah pemilihan asal anggota DPRD tersebut berangkat. Masyarakat diundang untuk hadir dalam acara tersebut.
Kegiatan reses yang dijadwalkan selama empat hari ini, diduga kuat tidak dilakukan secara penuh dan tidak dilakukan secara bersama sama oleh seluruh unsure partai di DPRD. Padahal reses yang sejatinya untuk menyerap aspirasi warga ini didanai oleh APBD yang bersumber dari uang rakyat. Masing - masing anggota di bekali biaya oprasional sebesar Rp. 16 juta selama empat hari. Budi Darmawan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar